Wantaranews – Kota Bekasi
Sejumlah warga di Kecamatan Bekasi Timur menghadiri kegiatan Reses III Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Acara yang digelar di Majelis Taklim Binaul Ummah, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan beragam aspirasi langsung kepada wakil rakyat mereka.
Salah satu keluhan utama yang diungkapkan warga adalah kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Banyak peserta mengaku memiliki tunggakan dan berharap alih status menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah.
“Sebagian aspirasi disampaikan terkait adanya permintaan dari peserta BPJS mandiri yang berminat beralih ke PBI atau dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Bambang, Kamis (13/11/2025).
Menanggapi hal tersebut, Bambang memastikan bahwa warga tetap dapat memperoleh layanan kesehatan dasar meskipun status kepesertaan BPJS Mandiri mereka tidak aktif.
“Jika BPJS mandiri tidak aktif, saya memastikan pelayanan di Puskesmas dan RSUD tetap dilayani secara gratis. Semoga nantinya data warga yang memiliki banyak tunggakan dapat tercatat dalam DTKS 1–5 sehingga dapat dimasukkan ke program BPJS PBI,” jelasnya.
Selain persoalan BPJS, Bambang juga menerima sejumlah aspirasi lain, antara lain permintaan dukungan promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM serta keluhan mengenai perbaikan lingkungan yang belum terealisasi, padahal anggaran tahun berjalan hampir berakhir.
“Terkait aspirasi UMKM dan pembangunan lingkungan, saya akan mengawal masukan warga tersebut ke dinas terkait yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya,” tambah Bambang.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kota Bekasi untuk menyerap aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan. Seluruh masukan warga akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya dibahas bersama Pemerintah Kota Bekasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
Selain menjadi ajang penjaringan aspirasi, reses juga dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi antara wakil rakyat, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan warga di tingkat akar rumput.(ADV)
