wantaranews.com – Indramayu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) berencana mengembalikan uang koin yang sebelumnya diserahkan oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI).
Uang koin tersebut diserahkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum di Alun-alun Indramayu yang terjadi saat aksi demonstrasi pada Kamis (2/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP dan Damkar Indramayu, Asep Afandy, menjelaskan bahwa secara aturan pemerintah daerah tidak dapat menerima uang tersebut. Ia menegaskan, bentuk tanggung jawab yang diharapkan bukan berupa uang, melainkan perbaikan fasilitas yang rusak.
“Belum tentu nilai kerusakan mencapai Rp100 juta. Mungkin ini hanya persoalan komunikasi, tetapi kami melihat ada niat baik dan rasa tanggung jawab dari KOMPI terhadap Kabupaten Indramayu,” ujarnya.
Asep juga menilai penyerahan uang koin yang diletakkan di Pendopo Bupati kurang pantas secara visual. Berdasarkan kesepakatan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), uang tersebut kemudian diamankan oleh Satpol PP dan Damkar.
“Saat ini kami masih menunggu komunikasi lanjutan dengan pihak KOMPI melalui kepolisian atau instansi terkait. Karena uang koin berada di kami, nantinya akan langsung kami serahkan kembali setelah waktu penyerahan ditentukan,” jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya Bupati Indramayu Lucky Hakim didampingi Sekretaris Daerah Aep Surahman telah menemui perwakilan KOMPI di Pendopo Indramayu pada Senin (6/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan KOMPI menyerahkan uang koin yang disebut sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum akibat aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun Pendopo Indramayu.
Namun, Bupati Lucky menolak penyerahan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah meminta ganti rugi dalam bentuk uang.
“Penyerahan koin itu hak KOMPI, tetapi pemerintah daerah tidak meminta uang. Yang kami harapkan adalah perbaikan fasilitas umum yang telah dirusak,” tegasnya.
Suasana pertemuan sempat memanas ketika Bupati mempertanyakan sikap KOMPI yang selama ini menolak program Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak nila di wilayah Pantura, namun belum pernah mengajukan audiensi resmi.
“Saya minta dijawab dengan jujur, apakah KOMPI pernah mengajukan audiensi? Karena sampai saat ini belum ada surat yang masuk,” ujar Lucky.(Nanang)
