Wantaranews, Kota Bekasi – Polemik operasional Bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) memicu protes dari sejumlah pengemudi angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminta penjelasan terkait kebijakan operasional bus tersebut.
Langkah tersebut diambil setelah DPRD menerima audiensi dari puluhan sopir angkot yang didampingi Organisasi Angkutan Darat (Organda). Para pengemudi mengeluhkan rute Trans Beken yang dinilai tumpang tindih dengan trayek angkot yang telah lama beroperasi di Kota Bekasi.
Beberapa trayek angkot yang terdampak di antaranya K-25, K-30, K-01, K-10, hingga K-07. Para sopir mengaku khawatir kebijakan tersebut dapat mengancam mata pencaharian mereka karena jumlah penumpang berpotensi menurun.
Sardi menegaskan bahwa DPRD akan meminta Dishub memberikan penjelasan secara terbuka terkait kebijakan peluncuran Trans Beken. Ia menilai setiap kebijakan transportasi yang diambil pemerintah daerah seharusnya tidak mengabaikan nasib para pelaku transportasi yang sudah lebih dahulu beroperasi.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak agar kebijakan transportasi tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pengembangan transportasi publik di Kota Bekasi.
Meski demikian, DPRD menyadari bahwa keputusan terkait operasional transportasi publik berada pada ranah eksekutif. Namun, lembaga legislatif tetap memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.
DPRD Kota Bekasi berencana menyusun rekomendasi setelah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Dinas Perhubungan. Aspirasi para sopir angkot akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi tersebut.(ADV)
