Wantaranews.com – CIKARANG PUSAT
Penguatan integritas aparatur, peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja dalam membangun pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Melalui penguatan disiplin dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Bekasi mendorong birokrasi yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan hasil kerja nyata dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Asep saat memimpin apel perdana setelah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif oleh Gubernur Jawa Barat. Apel berlangsung di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (26/10/2026).
Dalam amanatnya, Asep mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
“Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Kewenangan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk meluruskan niat, memperkuat integritas, meningkatkan disiplin, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tegas Asep.
Pesan tersebut menjadi penekanan terhadap pentingnya membangun budaya kerja pemerintahan yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Membangun Birokrasi yang Efektif dan Produktif
Asep menegaskan, birokrasi Kabupaten Bekasi harus mampu bergerak secara efektif dengan orientasi yang jelas pada pencapaian target pembangunan. Setiap perangkat daerah diharapkan memiliki program terukur, sasaran yang konkret, serta indikator kinerja yang dapat dievaluasi secara berkala.
Menurutnya, pelaksanaan tugas pemerintahan tidak boleh berhenti pada rutinitas maupun penyelesaian administrasi. Setiap program harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah.
“Saya membutuhkan ASN yang mampu bekerja secara profesional, memiliki kompetensi, loyal terhadap tugas dan tanggung jawab, serta berkomitmen terhadap kemajuan Kabupaten Bekasi. Saya tidak ingin birokrasi kita berjalan lambat, terjebak dalam rutinitas, atau hanya sibuk dengan laporan administratif tanpa hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan kerja antarperangkat daerah agar kebijakan dan program pemerintah berjalan dalam satu arah, dengan tujuan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kita harus bergerak dalam satu arah, satu visi, satu komitmen, yaitu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bekasi,” katanya.
Evaluasi Kinerja sebagai Instrumen Perbaikan
Penguatan tata kelola pemerintahan juga dilakukan melalui evaluasi kinerja perangkat daerah dan pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. Langkah ini diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab masing-masing.
Asep meminta setiap kepala perangkat daerah memahami persoalan di lingkungan kerjanya, mampu mengambil keputusan secara tepat, serta menghadirkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
“Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap pejabat dan perangkat daerah benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa prestasi, kualitas kerja, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam pembinaan aparatur. Kinerja yang baik patut mendapatkan apresiasi, sedangkan capaian yang belum memenuhi harapan harus ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat budaya kerja yang produktif, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong aparatur agar terus mengembangkan kompetensi.
Pelayanan Publik Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat
Selain memperkuat kinerja internal, Asep mendorong ASN untuk semakin dekat dengan masyarakat. Aparatur pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi warga.
Kehadiran ASN di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah tepat sasaran. Melalui pemahaman terhadap kondisi riil, perangkat daerah diharapkan dapat merumuskan langkah penanganan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan setempat.
Pendekatan tersebut juga memperkuat pentingnya pelayanan publik yang mengutamakan kepastian, kecepatan, ketepatan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Integritas ASN, Fondasi Kemajuan Kabupaten Bekasi
Penguatan profesionalisme aparatur merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Integritas menjadi landasan, disiplin memperkuat pelaksanaan tugas, sedangkan evaluasi kinerja memastikan setiap program berjalan dengan arah dan sasaran yang jelas.
Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi mendorong terciptanya birokrasi yang solid, responsif, dan berorientasi pada hasil. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerja sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung prioritas pembangunan.
Bagi masyarakat, penguatan birokrasi pada akhirnya harus tercermin dalam pelayanan yang semakin baik, penyelesaian persoalan yang lebih efektif, dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata.
Dengan memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas ASN, Pemkab Bekasi berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas serta memastikan pelayanan publik tetap menjadi bagian utama dari tanggung jawab aparatur kepada masyarakat.(Adv)
