Labuhanbatu, Wantaranews.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja konstruksi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi Tahun 2026 bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Senin (9/11/2026), dibuka oleh Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sekretaris BPKAD, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.
Dalam sambutannya, Zaid Harahap menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, di balik pembangunan berbagai infrastruktur, terdapat tenaga kerja yang menghadapi risiko kecelakaan dan bahaya dalam menjalankan pekerjaannya.
“Di balik berdirinya jalan, gedung, dan berbagai fasilitas publik lainnya, ada para pekerja konstruksi yang telah mencurahkan tenaga dan keahliannya, bahkan dengan risiko pekerjaan yang tidak kecil. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Zaid.
Ia juga meminta seluruh OPD terkait agar memastikan setiap proyek konstruksi, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pembiayaan lainnya, telah memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat.
Zaid menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari hasil fisik yang dihasilkan, tetapi juga harus diiringi dengan perhatian terhadap keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan para pekerja.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat, Sunardi, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa sektor jasa konstruksi mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari konsultasi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Ia turut menjelaskan bahwa cakupan tenaga kerja sektor jasa konstruksi tidak hanya terbatas pada pekerja lapangan, tetapi juga meliputi personel organisasi proyek, tenaga konsultan, tenaga ahli, tenaga pendukung, pekerja borongan, pekerja harian lepas, peserta magang atau siswa kerja praktik, hingga pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Labuhanbatu berharap seluruh OPD semakin memahami pentingnya pemenuhan kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam setiap pelaksanaan proyek konstruksi.
Dengan demikian, seluruh pekerja yang terlibat dalam pembangunan dapat memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lainnya yang dijamin dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi bersama para peserta guna memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta mengidentifikasi berbagai hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemkab Labuhanbatu berharap melalui sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan, optimalisasi kepesertaan pekerja konstruksi dapat terus ditingkatkan sehingga pembangunan daerah berjalan seiring dengan terpenuhinya hak dan perlindungan bagi para pekerja. (Zulkarnain)
