Wantaranews.com – mamuju
Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi panggung bagi Kepala Desa Bonda, Abd Wahab, untuk melontarkan gagasan yang cukup radikal namun kontemplatif. Di tengah penantian terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pencairan anggaran tahun 2026, ia secara mengejutkan meminta pemerintah pusat untuk menghapus skema transfer Dana Desa ke rekening desa.
Abd Wahab menyatakan dukungannya 100 persen terhadap langkah Presiden RI dalam mereformasi tata kelola anggaran negara. Ia menilai, mekanisme penyaluran anggaran yang langsung menyentuh masyarakat—seperti melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dialokasikan sebesar Rp1,6 miliar—jauh lebih efektif daripada mempertahankan skema lama.
“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden. Daripada anggaran pusat ditransfer ke rekening desa dengan nilai yang semakin mengecil, lebih baik difokuskan pada program strategis yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” ujar Abd Wahab.
Langkah berani ini diambil bukan tanpa alasan. Abd Wahab menyoroti realitas di lapangan di mana Dana Desa sering kali menjadi “bola panas” yang menyudutkan aparat desa. Dengan proyeksi Dana Desa tahun 2026 yang diperkirakan hanya berkisar di angka Rp300 juta per desa, ia menilai beban administratif dan risiko sosialnya tidak lagi sebanding.
Beberapa alasan mendasar yang ia kemukakan antara lain:
Menghapus Stigma Korupsi: Selama ini desa kerap dianggap sebagai ladang korupsi karena mengelola anggaran miliaran, padahal faktanya anggaran yang dikelola secara mandiri kini semakin terbatas.
Efisiensi Anggaran: Mumpung PMK tahun 2026 belum diterbitkan, ia meminta Kementerian Keuangan dan Kemendes PDT RI untuk mengevaluasi total skema transfer tersebut.
Fokus pada Kemandirian: Dengan dialihkannya anggaran ke program seperti KDMP, masyarakat diajak untuk berpikir cerdas dan terlibat aktif dalam pengawasan program produktif yang mampu menciptakan pendapatan asli desa.
Bagi Kades Bonda, ini adalah tolak ukur kedewasaan sebuah desa. Jika Koperasi Desa Merah Putih sukses, kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara berkelanjutan tanpa harus terus bergantung pada dana transfer yang sering memicu fitnah di tengah masyarakat.
“Kami ingin masyarakat paham bahwa desa tidak lagi sekadar mengelola angka-angka di atas kertas, tetapi membangun ekosistem ekonomi yang nyata. Biarlah anggaran itu langsung ke program Presiden yang menyentuh rakyat, agar desa benar-benar berdaya,” pungkasnya. @ TY
