Wantaranews.com – CIKARANG PUSAT
Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan daerah dengan segera menindaklanjuti aspirasi ratusan petani dari wilayah utara terkait penanganan dan normalisasi saluran irigasi Bendung Kedung Gede (BKG) 15 hingga BKG 25. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi air ke lahan pertanian sekaligus mengantisipasi potensi kekeringan yang dapat mengganggu produktivitas hasil panen.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, usai menerima audiensi perwakilan petani wilayah utara di Gedung Swatantra Wibawamukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi saluran sekunder BKG 15 hingga BKG 25 yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi serta penumpukan sampah. Kondisi tersebut dinilai menghambat aliran air menuju areal persawahan sehingga berpotensi mengganggu kebutuhan irigasi di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Bekasi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi akan bergerak cepat dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna mengidentifikasi kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Besok kami akan turun langsung ke wilayah Pebayuran untuk melihat kondisi di lapangan. Dari hasil audiensi tadi diketahui adanya sedimentasi dan penumpukan sampah yang menghambat aliran air. Apabila memang diperlukan normalisasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) telah menyatakan kesiapan membantu dengan menurunkan alat berat,” ujar Asep.
Selain melakukan normalisasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan menginventarisasi kondisi fisik saluran irigasi. Apabila ditemukan kerusakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, perbaikannya akan diprioritaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Jika terdapat saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan menjadi kewenangan Pemkab Bekasi, tentu akan kami prioritaskan dalam APBD Perubahan. Setelah survei lapangan, seluruh kebutuhan penanganan akan kami akumulasi agar dapat segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Menurut Asep, keberadaan saluran irigasi BKG 15 hingga BKG 25 memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian Kabupaten Bekasi. Saluran sepanjang kurang lebih 10 kilometer tersebut menjadi sumber pengairan bagi sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di sejumlah kecamatan wilayah utara.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi menempatkan penanganan saluran irigasi sebagai salah satu prioritas untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan.
“Kami akan melihat secara menyeluruh kondisi saluran BKG 15 hingga BKG 25. Apabila normalisasi menjadi solusi terbaik, maka akan segera kami tindak lanjuti agar distribusi air kembali lancar dan kebutuhan para petani dapat terpenuhi,” pungkasnya.
Melalui langkah cepat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap sistem irigasi di wilayah utara dapat kembali berfungsi secara optimal sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga, kesejahteraan petani meningkat, dan upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.
