Forum Guru Bersatu Kembali Melakukan Demostrrasi di Kantor Bupati Mamasa

Breaking News Pendidikan

Wantaranews.com – Mamasa

Sebanyak 700 lebih anggota Forum Guru Bersatu (FGB)kembali lagi melakukan demostrrasi di Kantor Bupati Mamasa – Sulbar, Kamis (11/1/2024).

Setidaknya sebanyak 700 lebih guru sertifikasi dan non sertifikasi dan guru kontrak daerah geruduk kantor Bupati Mamasa, menuntut Bupati Mamasa untuk segera menuntaskan tuntutan guru.

Jenderal minbar forum guru bersatu ( FGB) Kabupaten Mamasa, Ray Tangke, S.Pd i meminta kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini pihak pengelola keuangan agar segera menbayarkan hak hak guru, jangan selalu dipolitisasi hak – hak kami. Kami guru jangan diajar politik kotor, karena kami ini guru jangan sampai berimbas ke anak didik kami jika tuntutan tidak diindahkan yakni
1 segera bayarkan sertifikasi guru triwulan 3 tahun 2023 sebanyak 50 guru
2 segera bayarkan tunjangan sertifikasi guru triwulan 4 tahun 2023
3 segera bayarkan tamsil, guru non sertifikasi
4 jika poin 1, 2 dan 3 tidak terealisasi sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 maka mulai tanggal 16 januari 2024 guru akan melakukan aksi mogok mengajar
5 selain mogok kerja guru akan melakukan langkah langkah melalui jalur hukum
6 apabila ada guru yang mengalami tekanan atau intimidasi dari pejabat tertentu maka kami akan turun bersama sama untuk membela mereka
Permendikbudristek no 4 tahun 2022 pasal 21 (1) pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan melewati 14 empat hari kerja sejak tanggal di terimanya dana tunjangan profesi tunjangan khusus dan tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah
(2) pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan selain peruntukan tunjangan profesi tunjangan khusus dan tambahan penghasilan sebagaimana di atur dalam peraturan menteri ini
(3) pemerintah daerah yang menunda penyaluran dan/atau menggunakan alokasi dana sebagaimana di maksud pada ayat (1) ayat (2) di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekertaris Daerah (SEKDA) kabupaten Mamasa H. Muh Syukur, S.Pd.i M.Pd menyampaikan bahwa saya adalah bagian dari kita semua, bekerja sama terus menerus mengklarifikasi bagaimana cara untuk menuntaskan semuanya. Sama dengan bapak – ibu, Saya biasa menelpon ke Kepala Dinas Keuangan (Pak Hery) tapi tidak pernah direspon telpon saya. Kondisi riel itu meluapkan emosi saya ke pak Herry, karena sebagai pejabat kita harus siap bagaimana mencarikan solusi setiap persoalan, jangan persoalan itu berlarut larut, akhirnya menjadi kacau karena tidak ada solusi yang diberikan.

Sebagai kepala dinas keuangan harus bertanggung jawab penuh kalau ada persoalan keuangan yang muncul, baik dari guru utamanya maupun kepala desa ataupun dari OPD OPD lainnya yang ada di kabupaten Mamasa, tidak boleh dihindari. Kita harus berhadapan dan tidak ada kebohongan didalamnya, sampaikan kondisi yang sebenarnya, karena bicara adalah langkah untuk menyelesaikan setiap persoalan kita, karena tanpa interaksi solusi pasti tidak akan pernah kita ketemukan penyelesaiannya.  @ Texan Yosafat

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *