wantaranews.com – jakarta
Pindahnya Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), diyakini akan memacu pemerataan penduduk dan ekonomi di tanah air dalam beberapa waktu ke depan.
Pemerataan penduduk pada saat ini, sebanyak 56 persen atau setara dengan 156 juta penduduk berada di Pulau Jawa. Hal itu tentunya menjadi sangat ironis, dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki sekitar 17 ribu pulau.
“Sebagian besar populasi di Indonesia berada di pulau Jawa, padahal kita punya sekitar 17 ribu pulau,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui siaran virtual pada Selasa (15/3/2022).
Hal itu, mengakibatkan sebagian besar perputaran ekonomi nasional didominasi oleh penduduk yang berada di Pulau Jawa. Tercatat, sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbangkan oleh penduduk yang berada di pulau Jawa.
“PDB ekonomi, perputaran ekonomi ada di Jawa, khususnya ada di Jakarta,” kata Presiden.
Dapat disimpulkan, lanjut Presiden, bahwa beban DKI Jakarta yang selama ini menjadi daya tarik masyarakat ke pulau Jawa dapat diminimalisir ke depan. Dengan menciptakan Ibu Kota yang akan menjadi daya tarik baru masyarakat.
“Artinya, magnet ada di pulau Jawa dan Jakarta. Harus ada magnet lain, sehingga beban pulau Jawa tidak semakin berat,” kata Presiden.
Berkaitan dengan pembangunan IKN, tambah Presiden, saat ini bergantung dari otorita IKN yang baru dibentuk beberapa waktu yang lalu. Organisasi itu, harus mampu bergerak fleksibel dalam upaya pembangunan Ibu Kota negara yang baru.
Hal itu diperlukan, sebab pembangunan IKN membutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun. Yang sebanyak 20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya, akan diperoleh melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), investasi sektor swasta, BUMN atau menerbitkan obligasi publik.
“Semua bisa dilakukan, kita ingin otorita fleksibel dan lincah sehingga bisa mendapatkan berbagai skema pendanaan yang ada,” tutur Jokowi.
Adanya anggaran itu, tentunya akan mendukung penuh pembangunan IKN yang diperkirakan selesai sekitar 15-20 tahun ke depan. Tahap pertama yang sedang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini adalah membangun infrastruktur dasar.
“Itu pekerjaan raksasa yang sangat rumit dilakukan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama,” pungkas Presiden.
