Tindak Pidana Kekerasan Seksual KSP Imbau DPR Sahkan RUU TPKS

Breaking News

wantaranews.com – jakarta

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodawardhani, mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang (UU).

Penyebabnya, kekerasan seksual di Tanah Air sudah dalam kondisi darurat dan harus menjadi perhatian semua pihak.

“Saat ini ‘bola’ pengesahan RUU TPKS ada di DPR karena mereka yang memiliki otoritas, dan idealnya dalam dua kali masa sidang sudah disahkan menjadi Undang-undang (UU),” katanya di Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Menurut Jaleswari, pihaknya sudah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

“Pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK, serta LSM Perempuan juga sudah  kami lakukan,” tegasnya.

Jaleswari menegaskan, KSP sudah melakukan kajian secara intensif dalam perbandingan UU. 

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam RUU TPKS,” ujarnya.

Jaleswari menuturkan, RUU TPKS sudah mewakili isu bersama di Tanah Air sehingga wajib secepatnya disahkan oleh DPR.

Menurutnya, hanya sekitar 10 persen dari kasus kekerasan seksual yang diproses oleh penyidik.

Selain itu, Jaleswari mengharapkan semua pihak termasuk media massa dapat melipatgandakan wacana pengesahan RUU TPKS.

Jaleswari menambahkan, RUU TPKS merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian PPPA serta Kemenkumham.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *