wantaranews.com – Jakarta
Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk meningkatkan kedisiplinan nasional. Menurutnya, disiplin itu berkaitan dengan tidak adanya demokrasi di seluruh tubuh jajaran TNI-Polri.
“Oleh karena itu, saya minta jajaran TNI-Polri dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam pembukaan rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022 yang mengambil tema “TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” di lapangan Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Seyogyanya Panglima TNI Jenderal Andika hadir dalam Rapim ini, namun oleh karena terkomfirmasi COVID-19, kegiatan diwakili Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Hadir sebagai pembicara dalam Rapim TNI Polri yakni Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad Syarifuddin dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.
Rapim itu, dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, dan ratusan perwira tinggi (pati) TNI-Polri.
Pada kesempatan itu, Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, mengatakan bukan tanpa alasan, Rapim TNI Polri merupakan kegiatan strategis, karena disitulah disampaikan kebijakan bangsa, dalam pertahanan dan keamanan negara.
Bakamla RI, sebagai lembaga penegak hukum di laut memiliki berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan potensi kemaritiman nasional. Lebih spesifik lagi, pengembangan keamanan maritim yang menjadi domain tugas Bakamla RI.
Tantangan tugas di lingkungan maritim semakin dinamis, terutama bila memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis di kawasan saat ini. Jika tidak segera ditanggapi, tantangan tersebut berpotensi menciptakan instabilitas dan membawa resiko pada keamanan nasional.
“Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dan strategi keamanan nasional yang mampu menjawab setiap ancaman di Indonesia,” ucap Laksdya TNI Aan Kurnia di sela-sela kegiatan Rapim TNI Polri.
Facebook Comments Box
