wantaranews.com – jakarta
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, mengatakan isu kesetaraan vaksin sangat penting karena tingkat vaksinasi belum merata.
Pertemuan perdana yang berlangsung secara virtual itu mengangkat empat isu utama: penanggulangan pandemi COVID-19, penguatan peran perempuan di sektor ekonomi, perkembangan geo-strategis, dan kerja sama terkait agenda Women, Peace, and Security (WPS).
“Di saat dunia harus menghadapi penyebaran Omicron, isu kesetaraan akses vaksin bagi semua negara menjadi semakin penting artinya, termasuk di negara-negara Pasifik,” kata Menlu Retno.
Sebagai salah satu Ketua Bersama COVAX AMC-EG, Retno kembali menyerukan pentingnya dukungan seluruh negara kepada COVAX untuk mendorong vaksinasi di negara-negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah.
Hingga saat ini COVAX telah mendistribusikan lebih dari 1 miliar dosis vaksin ke 144 negara dan wilayah di dunia, termasuk di Pasifik.
Menlu Retno menegaskan bahwa dukungan bagi pengumpulan sumber daya diperlukan guna menunjang program COVAX tahun 2022.
Terkait penguatan peran perempuan di bidang ekonomi, Retno menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Hal ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas, digitalisasi, inklusi, dan literasi keuangan, serta akses terhadap modal.
“Upaya bersama harus dilakukan untuk membantu UMKM yang menjadi wadah ekonomi mayoritas perempuan, termasuk melalui penyediaan bantuan finansial melalui pinjaman dan kredit mikro,” kata Menlu Retno.
Mengenai perkembangan strategis di kawasan, Retno mendorong peran aktif negara-negara Pasifik untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan sejahtera, antara lain melalui kerja sama di bawah kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Terdapat empat area kerja sama prioritas dalam kerangka AOIP, yaitu maritim, konektivitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan kerja sama ekonomi. Seluruh area kerja sama tersebut sejalan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh mayoritas negara Pasifik.
“Saya yakin upaya kita untuk berkontribusi terhadap kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dapat membawa manfaat besar bagi negara-negara di kawasan,” ujar Retno.
Terakhir, menyangkut isu WPS, Retno menegaskan pentingnya mendorong peran perempuan dalam proses perdamaian sehingga perdamaian dapat lebih lestari.
Menlu Retno menyampaikan beberapa inisiatif yang dilakukan Indonesia untuk isu WPS, antara lain melalui pembentukan South East Asia Women Negotiators and Mediators Network, dan inisiasi Indonesia melalui lahirnya Resolusi 2538 mengenai Perempuan dalam Misi Perdamaian.
Para menlu yang hadir dalam pertemuan itu menyambut baik kemungkinan peningkatan kerja sama dalam isu WPS, melalui forum atau dialog di tingkat kawasan.
Pertemuan pertama para menlu perempuan di kawasan Pasifik ini diharapkan dapat menjadi forum yang baik untuk saling berbagi praktik terbaik dan kisah sukses di antara masyarakat dan komunitas di Pasifik.
Para menlu berkomitmen melakukan komunikasi dan koordinasi secara reguler, dengan tujuan untuk menciptakan program-program konkret baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral, guna mendorong proses pemulihan bersama pasca-pandemi
