Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Potensi Korupsi

Breaking News

wantaranews.com – jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, mengimbau seluruh kepala daerah agar mampu menekan potensi tindak pidana korupsi seminimal mungkin.

Hal itu disampaikan Mendagri melalui keterangan tertulis, usai Rapat Kerja Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang diikuti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Kepatihan, Yogyakarta, Senin (24/1/2022).

Saya sekadar mengingatkan, tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk mengubah bangsa kita,” kata Mendagri.

Dengan menekan korupsi, kata Mendagri, pemasukan negara dan pendapatan asli daerah bisa meningkat.

Kalau pemerintahan kita bersih, pasti akan membuat pemasukan negara dan pendapatan asli daerah meningkat,” kata Tito.

Selain itu, Tito mengatakan kasus korupsi yang terungkap dengan ditangkapnya para kepala daerah yang semakin banyak akhir-akhir ini akan berdampak pada sistem pemerintahan.

Persoalan seperti masalah kesejahteraan tentu bisa diatasi dan turut memengaruhi upaya pencegahan korupsi,” ujar Tito.

Selain Sri Sultan dan Wagub DIY KGPAA Paku Alam X yang mengikuti raker secara daring, hadir pula secara daring, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Firli Bahuri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pada pertemuan kali ini, baik Mendagri, KPK maupun LKPP memberikan penjelasan terkait upaya untuk melakukan pencegahan tindak korupsi.

Pada prinsipnya, kata Baskara, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan Kemendagri dan KPK untuk bagian yang rawan tindak korupsi.

Yang pertama dan yang paling rawan itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Baskara.

Baskara mengatakan agar tidak memunculkan potensi korupsi, maka pengadaan barang dan jasa harus lebih mengedepankan dengan cara-cara elektronik, agar tidak perlu ada tatap muka yang terlalu banyak antara penyedia barang/jasa dengan pemerintah atau pejabat.

Baskara menambahkan hal rawan korupsi lainnya terkait dengan jual beli jabatan.

Menurutnya, dalam hal ini semua pihak harus sama-sama mempunyai integritas, baik yang akan menjabat maupun yang menentukan jabatan.

Proses yang dijalankan, kata Baskara, harus dilakukan secara transparan.

Untuk itu, kita di daerah diminta melakukan berbagai macam kebijakan terkait dengan sistem. Kalau sistem diperbaiki, maka diharapkan akan mengurangi kesempatan maupun kemungkinan terjadinya korupsi

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *