wantaranews.com – jakarta
Ketua Komisi XI bidang Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dito Ganinduto menyampaikan, pihaknya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyepakati beberapa poin keputusan tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 dan 2022.
“Komisi XI DPR RI telah melakukan pendalaman atas tambahan PMN tahun 2021 dan alokasi PMN tahun 2002,” kata Dito saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Politisi fraksi Partai Golkar ini mengingatkan agar pemerintah segera melaksanakan PMN sesuai arah upaya kebijakan dan pelaksanaan PMN 2021 dan 2022.
“Menteri Keuangan agar segera menyampaikan roadmap dan klasterisasi BUMN yang mendapatkan penugasan misi pembangunan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat menjadi landasan dalam penentuan kebijakan Penyertaan Modal Negara,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Kementerian Keuangan akan terus memonitor pelaksanaan PMN tahun 2021 dan 2022 untuk menjaga kinerja dari BUMN, terutama dalam penggunaan PMN tersebut.
