292 views
Breaking News

Kasus 15 M, 2 Pejabat Indramayu Bakal Masuk Bui

wantaranews.com – Indramayu

Kasus dugaan korupsi 15 M, menyeret dua pejabat Indramayu pada kegiatan pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Jatibarang

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar resmi menahan Yon Kadis Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dengan SM Kabid Kawasan Permukiman,

Kedua tersangka akan dikenakan pasal 2 ayat(1), pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP

Kepala seksi perkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil, menyatakan proses penyidikan kasus dugaan korupsi RTH Jatibarang dilakukan untuk tersangka Yon berdasarkan surat perintah penyidikan Wakil Kepala Kejati Jabar Nomor print-911/m.2.1/fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021.

Untuk SM berdasarkan surat perintah penyidikan Wakil Kepala Kejati Jabar Nomor prnt-912/m.2.1/fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021.

“Kedua tersangka menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Pidsus Kejari Jabar dan dilakukan penahanan pada tingkat pendidikan selama 20 hari kedelapan terhitung 29 September sampai 18 Oktober dititipkan Rutan Polrestabes Bandung”, ujar Gazali

Ada dua tersangka lagi dari kasus dugaan korupsi kegiatan pelaksanaan penataan RTH Jatibarang, namun masih belum dilakukan penahan karena masih dalam pendalaman.

Tersangka tersebut adalah Dirut PT. MPG berdasarkan surat perintah penyidikan Wakil Kepala Kejati Jabar Nomor print-913/m.2.1./fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021

Dan satu lagi dari pihak swasta atau makelar berdasarkan surat perintah penyidikan Wakil Kepala Kejati Jabar Nomor print-914/m.2.1./fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021,

kejadiannya bermula saat Kabupaten Indramayu mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Taman Alun-Alun Kabupaten Indramayu yang kegiatannya bertempat di Kecamatan Jatibarang. Menurut DPPA SKPD yang ada di DPKPP Kabupaten Indramayu, kegiatan ini menelan anggaran sebesar Rp15 miliar.

Kegiatan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2019 ini memiliki tiga pagu anggaran, yakni konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pelaksana. Pada anggaran tersebut telah terjadi pinjam bendera untuk jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adalah N yang meminjam bendera dan diketahui oleh BSM Pejabat Pembuat Komitmen. Atas pengetahuan ini, N membagi anggaran kepada BSM.

Pada pelaksanaannya, S ternyata memanipulasi data seakan-akan pekerjaan fisik sudah rampung, sehingga bisa dijadikan pengakuan hutang kepada pihak kontraktor. Di sisi yang lain, PPP selaku penyedia juga mengurangi volume dan spesifikasi yang sudah tertuang dalam kontrak. Dalam hal ini negara telah dirugikan sebesar Rp2 miliar. Nanang

Leave a Reply

Your email address will not be published.