128 views

Bupati Nina Agustina Minta ASN Patuhi PP No. 53/2010 Tentang Disiplin dan Kode Etik ASN

Pemerintahan

wantaranews.com – Indramayu

Bupati Nina Agustina meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mematuhi regulasi yang mengatur tentang perilaku dan sikap seorang pegawai, terutama perilaku yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dimaksudkan agar para ASN di lingkungan Pemkab Indramayu taat hukum dan memiliki etika.

Demikian disampaikan Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar saat memberhentikan Rajudin, seorang pelaksana pada KWKBP Kecamatan Kandanghaur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu beberapa waktu yang lalu. Menurut orang nomor satu Indramayu itu, sebagai sosok yang menjadi teladan di masyarakat, sudah seharusnya apabila seorang ASN dimanapun berada taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung etika.

Bupati Nina Agustina menegaskan, sesuai dengan PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS, seorang abdi negara harus memiliki kesanggupan untuk menaati kewajiban dan larangan PNS (Red: ASN) yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin. Bentuk hukuman disiplin sendiri bervariasi, mukai dari hukuman ringan, sedang, dan hukuman berat.

“Saya berharap semua ASN di lingkungan Pemkab Indramayu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Malu rasanya kalau kita berada di pemerintahan tetapi mengabaikan aturan. Ayo kita kerja sama untuk kebaikan semuanya,” pinta Bupati Nina Agustina.

Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Bupati Nina Agustina memang memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Selain itu, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah juga memiliki kewenangan melakukan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karenanya sudah seyogianya apabila ASN di lingkungan Pemkab Indramayu juga mengikuti pedoman, arahan, dan instruksinya. Hal ini selaras dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana ASN harus memiliki kode etik dan kode perilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

Sementara itu, sebelum diberhentikan sebagai ASN, Rajudin menyatakan kesediannya untuk mundur dari ASN dengan memberikan pernyataan siap diberhentikan karena sadar telah melanggar arahan dan perintah Pejabat Pembina Kepegawaian. Rajudin menerima Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.336.BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena berdasarkan hasil pemeriksaan ia telah mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa dengan tidak terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Kendati begitu, Rajudin berjanji siap bersinergi dan mendukung program-program Bupati Indramayu dalam mewujudkan Indramayu Bermartabat. Pernyataan dukungannya itu diberikan sebelum ia diberhentikan dari statusnya sebagai ASN. (Agus MT/Dedy/Nanang)

Leave a Reply