1 0
Read Time:1 Minute, 57 Second

wantaranews.com – Jakarta.

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tahun 2021 melambung tinggi. Meskipun ada recofusing untuk Covid-19 sebesar Rp 17,99 triliun. Anggaran awal Rp 149,81 triliun menjadi Rp 131,82 triliun. Demikian release yang disampaikan Koordinator CBA, Jajang Nurjaman kepada WANTARA, Selasa (22/6/2021).

Menurut Jajang Nurjaman, dibanding anggaran yang dihabiskan tahun 2020 Rp 75,6 triliun kenaikannya cukup fantastis sebesar Rp 56 triliun.

Center for Budget Analysis menilai anggaran Kemen PUPR yang fantastis berpotensi besar disalahgunakan karena masih banyak persoalan yang belum dituntaskan.

Berikut penjelasannya :
9 program dari 13 program utama di Kemen PUPR tidak produktif. Contohnya program penelitian di tahun 2020 yang menghabiskan anggaran Rp 365,1 miliar, belum lagi program untuk sarana prasarana pejabat Kemen PUPR tahun 2020 Rp 235,7 miliar, serta program pengendalian lumpur Sidoarjo sebesar Rp 239,8 miliar. Program tidak produktif ini akan terus dijalankan Kemen PUPR dan menjadi beban keuangan negara.

Di sisi lain kata Jajang Nurjaman, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan khusus tahun 2019 terdapat 130 kasus pada Kemen PUPR dan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 998,3 miliar.

Hal ini kata Jajang Nurjaman sangat paradoks karena setiap tahunnya Kemen PUPR memiliki program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PUPR setiap tahunnya dengan anggaran di atas Rp 100 miliar.

Ditambahkan Jajang, jika ditotal, rata-rata anggaran yang tidak produktif dan pemborosan di Kemen PUPR setiap tahunnya sebesar Rp 2,7 triliun.

Selanjutnya, kata Jajang menambahkan bahwa aturan yang dikeluarkan Kemen PUPR terkait proyek infrastruktur (Permen 07/PRT/M/2019) dianggap banyak masalah. Salah satunya bobot penilaian teknis dibanding penilaian harga sangat jomplang 70:30. Hal ini bisa berdampak nilai proyek yang dijalankan Kemen PUPR mahal dan boros.
“Contohnya proyek Ciujung Priorty Civil Works Package 3 tahun 2020 dimenangkan PT Pembangunan Perumahan dengan nilai proyek Rp 248,4 miliar. Nilai proyek ini sangat mahal dibanding tawaran PT CPK senilai Rp 233,3 miliar, meskipun ada selisih Rp 15 m tapi kalah karena masalah penilaian teknis,” ujar Jajang.

Masih menurut Jajang Nurjaman, berdasarkan catatan di atas, Lembaga CBA meminta presiden Joko Widodo mengevaluasi menteri Basuki, karena di bawah kepemimpinannya banyak pemborosan anggaran. Selain itu pihak penegak hukum khususnya KPK harus segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek PUPR.
Menteri PUPR Basuki hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi WANTARA (Ramly M).

Sumber :
Jajang Nurjaman
Koordinator CBA

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *