0 0
Read Time:3 Minute, 8 Second

wantaranews.com – Tangsel.

Perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mesin wafer stick dan juga Flat wafer. PT. Sugitama Intiarto yang beralamat di Jalan Raya Serpong, Komplek Multi Guna, Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan itu, diduga bayar upah dibawah UMK.

Pasalnya karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut diduga hanya digaji dibawah Upah Minimum Kota (UMK), yaitu Rp 2.800.000/bulan, sedangkan UMK yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 4.230.792,65/bulan.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media, perusahaan tersebut mejalankan bisnisnya tidak memenuhi Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten Tahun 2021. Sedangkan UMK yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 4.230.792,65.

“Seharusnya yang di bayar oleh pengusaha kepada karyawan/buruh sebesar Rp. 4.230.792,65/bulan. Tapi faktanya, selama ini kami telah di bodohi oleh perusahaan PT. Sugitama Intiarto, yang membayar upah kami sebesar Rp.2.800.000/bulan,” ungkap mantan karyawan yang enggan disebut namanya.

Menurutnya, PT. Sugitama Intiarto selama ini sudah membohongi badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) perusahaan dalam melaporkan upah karyawan kepada pihak BPJS sebesar Rp. 3.800.000/bulan. Artinya, selama ini perusahaan tersebut telah membohongi bpjs dan Pemerintah dengan membuat laporan palsu

“Memang benar perusahaan melaporkan upah karyawan kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp. 3.800.000, tapi fakta di lapangan kami hanya dibayar dengan gaji yang tidak memenuhi standar yaitu Rp. 2.800.000/bulan,” ujarnya saat ditemui awak media di salah Cafe ternama di Tangerang.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Dahlan mengatakan Kami akan lihat dulu aturan hukumnya nanti disitu ada sanksi hukum administrasi dan juga akan kami sampaikan kepada Kepala Seksi (Kasie) Perselisihan serta akan kami kroscek ke Perusahaan tersebut.

“tatkala ada laporan ke kami, kami akan menampung laporan tersebut. Apakah sudah melakukan Bipartit apa belum antara pihak Perusahaan dengan Karyawan dan kami akan kroscek ke perusahaan dulu serta saat kami kroscek ke perusahaan akan kami undang juga rekan-rekan media,” ungkapnya.

Dahlan menambahkan kalau pihak perusahaan dan karyawan sepakat upah dibawah UMK itu tidak masalah.

“Apabila diketahui dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja serta Pengawas Tenaga Kerja,” ungkapnya.

Jika mengacu Pasal 88A ayat 4 yang berbunyi pengaturan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh dan pekerja.

Tidak lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan per Undang-undangan.

Untuk pemberian upah ini, jika pengusaha tidak melakukan kewajiban maka akan dikenakan sanksi-sanksi yang di berikan. Bisa berupa hukum pidana penjara atau denda hingga ratusan juta.

Ditempat terpisah Kepala Bidang (Kabid) Kepesertaan BPJS Tangerang Selatan Serianto menjelaskan bahwa kalau kami mendapat informasi tentang Perusahaan yang melakukan pelaporan UMK yang berbeda dengan faktanya akan kami tindak lanjuti bersama Disnaker dan Wasnaker.

“mari kita bersama-sama turun ke perusahaan bersama Disnaker dan Wasnaker,” ungkapnya saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya.

Sementara General Manager PT. Sugitama Intiarto Aditya mengatakan setelah berdiskusi dengan Pimpinan perusahaan kami putuskan bahwa kami tidak bersedia utk menjadi narasumber wawancara dalam kegiatan media.

“kami putuskan tidak bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan media,” ungkapnya saat dihubungi awak media melalui pesan singkat whatsapp pihak.

Perlu diketahui Jika Perusahaan tidak menjalankan kewajiban ini maka akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam pasal 185 ayat 1 UU Ciptaker ini.

Adapun isi nya adalah “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

(Zaenal-Yusuf)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *