MAPHP : PMJ Segera Ungkap Tuntas Korupsi Disperkimtan

wantaranews.com –  Kota Bekasi 

Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan Pemerintahan (MAPHP) Jhon Wilson S mendesak penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Metro Jaya (PMJ) membuka perkembangan proses penyidikan, kasus dugaan korupsi proyek multiyears (anggaran tahun jamak) tahun 2017 di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Pemerintah Kota Bekasi.

“Kami juga mendesak pihak penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam mengungkapkan dugaan korupsi di Kota Bekasi. Apalagi, sudah sampai tahap penyidikan,” kata Jhon Wilson kepada WANTARA di Bekasi, Kamis (13/6).

Menurut Jhon Wilson, penyidikan yang dilakukan penegak hukum atas dugaan korupsi di Disperkimtan, harus juga mengungkap aktor intelektualnya. Sebab yang terlibat patut diduga tidak hanya bawahan karena mereka bukan penentu kebijakan.

“Aktor intelektual juga harus diungkap oleh penegak hukum. Karena kalau hanya pegawai bawahan, itu gak masuk logika. Karena mereka tidak memiliki kebijakan penting untuk mengambil keputusan,” tegasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Bekasi (Formasi) Jimmy mendesak Tipikor PMJ membuka hasil penyidikan dugaan korupsi di Disperkimtan. Agar kasus tersebut jangan diam di tempat dan hanya menjaring tingkatan staf saja.

Selain itu, dia juga mendesak hasil pemeriksaan mantan Kepala Dinas Perkimtan, Dadang Ginanjar di Tipikor Polda Metro yang seolah-olah disembunyikan.

“Sudah lebih dari sebulan pemeriksaan di Tipikor Polda Metro, tapi hingga kini baru satu orang yang jadi tersangka itu pun tidak ditahan,” kata Jimmy.

Perlu diketahui, kasus proyek pembangunan gedung Mako Satpol PP Kota Bekasi dan BPBD Tahun Anggaran 2017 menggunakan anggaran tahun jamak. Pelaksanaan kegiatan terindikasi korupsi. Bahkan, 3 orang staf di Disperkimtan Kota Bekasi telah diperiksa penyidik Tipikor PMJ, termasuk Dadang Ginanjar.

Ketiga staf Disperkimtan yang sudah diperiksa Tipikor PMJ adalah, AJ, ER, dan AR. Ketiganya tidak ditahan meski salah satunya status tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan tidak membantah informasi tersebut. “Iya (pernah saya dengar penyidikan itu, red) , nanti saya cek dulu ya,” ujarnya melalui sambungan selular.

Sementara itu, mantan Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar saat dicoba untuk dikonfirmasi di kantornya, Kamis (13/6) didapat keterangan dari stafnya mengatakan tidak ada di kantor.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi memiliki program infrastruktur dengan skema anggaran tahun jamak atau yang biasa disebut multiyears. (RAM).

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Facebook comments:

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*