Menyoroti Kasus Penjualan Tanah Negara di Bekasi (Bag : 2) Pengalihan Aktiva PT. Adhi Karya Seharusnya Persetujuan Menteri BUMN

wantaranews.com – Bekasi

Diharapkan keseriusan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pengusutan dugaan korupsi penjualan tanah milik negara oleh oknum petinggi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, kepada Hiu Kok Ming berlokasi di Desa Lambangsari, Kecamatan (Kec) Tambun Selatan, Kabupaten (Kab) Bekasi, yang statusnya sebagai penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal DPP LSM GERAK, John W Sijabat menjawab WANTARA saat dimintakan komentarnya, di kantornya di Bekasi, Rabu (31/10) terkait belum berlanjutnya kasus dugaan korupsi tersebut ke persidangan.

Menurut John W, selain keseriusan, kejujuran dari pihak jaksa di Kejagung  yang menangani pengusutan kasus ini sangat diperlukan. Selain itu, langkah pengawasan terhadap jaksa yang menangani kasus ini sangat diperlukan  baik oleh masyarakat juga oleh DPR RI, katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam suratnya Nomor : 4639/14.22-300/XII/2014 tertanda tangan Gede Ariyuda, S.H, tanggal 17 Desember 2014 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, terkait Hal : Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Hiu Kok Ming, seluas 47.945 m2, terletak di Desa Lambangsari, Kec Tambun Selatan, Kab Bekasi, Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa pengalihan aktiva (tanah) dari PT. Adhi Karya kepada Hiu Kok Ming terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri BUMN.

Berbeda dengan isi surat  PT. Adhi Karya nomor 017-0/061 yang ditujukan kepada Hiu Kok Ming tertanggal, 2 Maret 2015  ditandatangani oleh Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Giri Sudaryono dan Supardi, yang menyebutkan, bahwa tanah tersebut bukan merupakan aktiva tetap (fixed asset) melainkan dicatat sebagai persediaan tanah mentah pada aktiva lancar, sehingga penjualan tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Hal ini patut diusut,” tegas John W Sijabat.

Notaris Priyatno

Pengalihan aktiva atau penjualan tanah negara ini menarik perhatian sejumlah kalangan masyarakat antikorupsi khususnya yang tergabung dalam LSM GERAK. Pasalnya, PT. Adhi Karya menjual tanah negara itu kepada Hiu Kok Ming hanya seharga Rp. 15.868.050.000,- (Lima belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima puluh rupiah) sebagaimana tercatat dalam Akta  : Pengalihan dan Pengoperan Hak Atas Tanah pada Notaris Kristono, S.H., M.Kn tanggal 14 Desember 2012.

Padahal pada tanggal 1 Nopember 2012 Hiu Kok Ming sebagaimana tercatat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Widjijono Nurhadi, Direktur PT. Mutiara Langgeng Bersama (tertuang dalam Akta Notaris Priyatno, SH., M.Kn) telah terjadi kesepakatan penjualan tanah tersebut dengan harga Rp.1.550.000,- per M2.

Bahkan sebelumnya tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2012 Hiu Kok  Ming telah menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)  dari Widjijono Nurhadi/pihak PT. Mutiara Langgeng Bersama. Dalam perikatan itu total yang diterima Hiu Kok Ming Rp. 30 miliar.  Sangat signifikan selisih jumlah pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh Hiu Kok Ming.  yaitu ; beli hanya Rp.15 miliar lebih dan dijual Rp.77,5 miliar.

Informasi yang WANTARA dapatkan Hiu Kok Ming belum menerima seluruh uang penjualannya dari pihak PT. Mutiara Langgeng Bersama atau Widjijono Nurhadi karena terbentur dengan pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dalam kesepakatan mereka belum tercapai.

PPJB antara Hiu Kok Ming dengan Widjijono Nurhadi dari PT. Mutiara Langgeng Bersama pada 1 Nopember 2012 telah ada. Sementara Pengalihan dan Pengoperan Hak Atas Tanah oleh PT. Adhi Karya kepada Hiu Kok Ming baru terjadi pada 14 Desember 2014.

Jika dianalisa dari harga yang dibeli oleh Hiu Kok Ming dari pihak PT. Adhi Karya sebesar Rp. 15.868.050.000,- kemudian Hiu Kok Ming dapat menjualnya kepada pihak PT. Mutiara Langgeng Bersama seharga Rp.77.500.000.000,- betapa signifikannya keuntungan yang diperoleh Hiu Kok Ming dari tanah negara tersebut.

Seiring dengan hal itu patut diapresiasi langkah yang telah dilakukan  pihak Kejagung RI melakukan pemeriksaan terhadap bekas petinggi PT. Adhi Karya, juga Camat Tambun Selatan, dan Kepala Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi.

Surat Pokja Warkum

Hingga berita ini diturunkan untuk kali keduanya pihak PT. Adhi Karya dan PT. Adhi Persada Property, belum menjawab surat konfirmasi yang disampaikan penulis (Ramli Manurung)  melalui Kelompok Kerja Wartawan Hukum Kejaksaan dan PN Bekasi.

Adapun materi konfirmasi yang diajukan adalah : 1. Apa dasar hukum dan pertimbangan pihak manajemen PT. Adhi Karya dan PT. Adhi Persada Property menjual aset (tanah) yang berlokasi di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi milik PT. Adhi Karya kepada Hiu Kok Ming ?

  1. Terkait tanah tersebut merupakan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 maka dalam penjualannya bukankah terlebih dahulu harus ada persetujuan dari pihak Kementerian BUMN, serta harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ?
  2. Tanah seluas 48.085 M2 sebagaimana tertera dalam Akta Notaris dijual PT. Adhi Karya (pengalihan dan pengoperan hak) seharga Rp. 15.868.050.000,- kepada Hiu Kok Ming. Berarti harga per meter-nya adalah Rp.330.000,- . Dalam tahun yang sama Hiu Kok Ming atas tanah tersebut dapat menjualnya kepada PT. Mutiara Langgeng Bersama (Widjijono Nurhadi dan Teguh Kinarto) dengan harga Rp.1.550.000,- per M2 (Notaris Priyatno, SH., M.Kn, beralamat Ruko Kali Malang Indah Blok D15 JL. KH. Noer Ali, Setia Darma Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi). Pertanyaan : Apa dasar penentuan harga per meter Rp.330.000,- yang dijadikan oleh manajemen PT. Adhi Karya dan PT. Adhi Persada Property kepada pembeli Hiu Kok Ming ?
  3. Berdasarkan bukti data yang kami miliki, penjualan aset (tanah) oleh manajemen PT. Adhi Karya dan PT. Adhi Persada Property sebagaimana yang tertera dalam Akte Notaris Kristono, S.H., M.Kn, beralamat di JL. Sultan Agung No.27 Bekasi, kepada Hiu Kok Ming tertulis nama GIRI SUDARYONO selaku Direktur Utama mewakili Direksi dan bertindak atas nama serta mewakili PT. Adhi Persada Property. Sementara KISWODARMAWAN selaku Direktur Utama mewakili PT. Adhi Karya. Pertanyaan : Apakah sebelum transaksi jual beli antara penjual (PT. Adhi Karya dan PT. Adhi Persada Property) dengan pembeli Hiu Kok Ming terlaksana, sudakah terlebih dahulu pihak penjual melakukan pengumuman atas rencana penjualan asetnya melalui media atau melalui lelang (tender) ? 5. Apakah penjualan aset tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri atau Kementerian BUMN ?

Ketika WANTARA menghubungi PT. Adhi Karya mengkonfirmasi tentang jawaban surat Kelompok Kerja Wartawan Hukum Kejaksaan dan PN Bekasi melalui telepon di nomor 0217975312 pekan lalu, oleh petugas di kantor tersebut mengatakan, sudah dilakukan pengecekan tetapi tidak ada sampai.

Hiu Kok Ming ketika dicoba dikonfirmasi melalui telepon genggamnya hingga berulang kali tidak diangkat. Demikian halnya Jampidsus Kejagung RI, Adi Toegarisman belum dapat dikonfirmasi. (bersambung/Ramli Manurung)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Facebook comments:

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*